Urban Policy: Tanpa Dukungan Anggaran, Kawasan Aglomerasi DKJ Hanya Angan-angan
Lembaga Kajian Kebijakan Publik Daerah Urban Policy, menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi itu diharapkan menjadi terobosan baru penataan Jakarta dan kota penyangga pasca Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota. Kendati istilah Dewan Kawasan Aglomerasi relatif baru dalam tata kelola antar Pemerintah Daerah, kehadiran Dewan Kawasan Aglomerasi dinilai sangat urgent […]
Urban Policy: Revitalisasi Trotoar Depok Sudah Tepat, Perlu Revolusi Mental Pengguna Jalan
Depok, 30 November 2022 – Lembaga Riset Kebijakan Publik Urban Policy menilai bahwa revitalisasi trotoar di Margonda merupakan langkah tepat untuk menjamin perlindungan dan hak pejalan kaki di Kota Depok. Kendati menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akibat imbas kemacetan yang ditimbulkan Urban Policy menilai revitalisasi trotoar merupakan langkah awal menggeser kultur masyarakat yang […]
Urban Policy: Depok Gabung Jakarta Realistis, Asal ada Terobosan Hukum
Depok, Senin 18 Juli 2022 – Lembaga Riset Kebijakan Publik Urban Policy menilai wacana Depok dan daerah penyangga lainnya seperti Bekasi dan Bogor bergabung ke Jakarta bukanlah hal yang mustahil. Urban Policy menilai peluang bergabungnya Depok dengan Jakarta dipengaruhi oleh 4 Faktor utama, yakni (1) Kondisi Geografis yang berdekatan, (2) Kemiripan Karakteristik sosial budaya, (3) […]
Kajian Urban Policy: Menanti Terobosan Kota Depok di Era Baru
Depok, 16 Maret 2021 – Lembaga Riset Kebijakan Daerah Urban Policy telah mengadakan diskusi publik berkenaan tantangan kepemimpinan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono yang baru dilantik pada akhir Februari 2021. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Lembaga Next Policy dan FIM Depok, pada Sabtu (13/03/2021) sore secara virtual dan disiarkan langsung lewat Youtube. Direktur […]